dan penjualan serta kegiatan pasca tambang (Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara). Pertambangan mempunyai beberapa karakteristik, yaitu tidak dapat diperbaharui (non renewable), mempunyai resiko relatif lebih tinggi dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik
Wajah Hukum Volume 4(2), Oktober 2020, 220-228 Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v4i2.240 Pengawasan Pengelolaan Lingkungan …
government gives authority to other parties to be able to carry out mining business on mining natural resources. The presence of Law 11 of 2020 concerning Job Creation is expected to be a solution, especially ... usaha pertambangan mineral dan batubara pasca berlakunya undang-undang nomor 11 tahun 2020 ... Pengelolaan Lingkungan Areal …
governments are only an extension of the central government so that a culture of bureaucratization will emerge in people's mining governance. Keywords: Existence; People's Mining Area; Local Government; Licensing. ABSTRAK Sejak berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara eksistensi
Perubahan - Pertambangan - Mineral - Batubara . 2020. Undang-undang (UU) NO. 3, LN.2020/NO.147, TLN NO.6525, JDIH.SETNEG.GO.ID : 67 HLM. Undang-undang …
Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan …
Latar Belakang. Pertimbangan dalam UU 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba adalah: bahwa mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang …
Pembahasan revisi UU Mineral dan Batubara lanjut, alias masuk program legislasi nasional 2020. Heriyanto, Kasubdit Bimbingan Usaha Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), mengatakan, revisi UU Mineral dan Batubara ini jadi evaluasi terhadap UU Minerba, setelah 10 tahun berjalan. Beberapa poin dalam …
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA No Perihal UU No. 11/1967 UU No. 4/2009 Keterangan 1. Definisi ... Penggolongan bahan tambang: -Mineral Radioaktif -Mineral Logam -Mineral Bukan logam -Batuan (Pasal 34)2 ... - Ketentuan Keselamatan dan kesehatan kerja …
Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2 (2021) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang sebagiannya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Berbagai aturan hukum yang pernah dibentuk dan berlaku tidak selalu …
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDHNG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA …
Adanya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) semakin memperkuat dan menegaskan hilirisasi nilai tambah tembaga menjadi sesuatu yang wajib dikerjakan namun tantangan penerapan hilirisasi pertambangan ini kerap terjadi dengan negara – negara pengimpor mineral lainya …
Keputusan Menteri ESDM No. 77 Tahun 2022 ttg Kebijakan Mineral dan Batubara Nasional. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang …
1. Pasal 6 Undang-Undangan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba) menyatakan bahwa usaha Pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konsultasi,
PERATURAN K-3 PERTAMBANGAN UMUM DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINERBAPABUM DIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PABUM 1 DASAR HUKUM PENGAWASAN K3 : A. UNDANG – UNDANG NO.11 TH 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan UU NO.4 TAHUN 2009 …
Wajah Hukum Volume 4(2), Oktober 2020, 220-228 Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v4i2.240 Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Dibidang Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Eren Arif Budiman1*, Ahmad Arif …
4. Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. 5. Pertambangan …
(2), Pasal 112, Pasal 116, dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.
Peraturan atau Undang-undang di Sektor Mineral dan Batubara yang Mengatur K3. Beberapa peraturan yang menjadi dasar pengelolaan K3 di pertambangan mineral dan batubara adalah sebagai berikut: UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; UU No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah; UU No. 13 …
Kekayaan alam mineral dan batubara merupakan kekayaan yang unrenewable sehingga dilindungi undang-undang. Dalam pengelolaannya negara tidak mampu melakukannya sendiri sehingga memberikan hak tersebut kepada swasta dengan memberikan izin. Namun karena tambang juga merupakan bagian dari bisnis maka peralihan dan
penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menurut Irzal (2016) sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja. 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga kerja. 3. Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 4.
Undang-Undang No. 4 Tahun 2009Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara 221 Ada pula perlindungan serta kenaikan peranan serta energi bawa …
MATERI POKOK PERATURAN. Abstrak. PP ini mengatur mengenai: 1) rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional; 2) perizinan berusaha di bidang …
a) Pemantauan dan pengukuran kinerja f Review Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 Lampiran IV Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara 5. Pemantauan, b) Inspeksi pelaksanaan keselamatan pertambangan Evaluasi, dan c) Evaluasi kepatuhan …
Pertambangan Mineral Dan Batubara - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Pertambangan Mineral Dan Batubara - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum.
124 Ayat (4), Pasal 137A Ayat (2), Dan Pasal 156 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun ... mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara. 16. lzin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya …
Work Health and Safety (Mines and Petroleum Sites) Regulation 2022 [NSW] Contents Page 59 Air quality 42 60 Requirements if air quality and air safety …
perizinan perusahaan mineral dan batubara. Permasalahan dalam revisi Undang-Undang Minerba tersebut pada sentralisasi kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat tanpa melibatkan pemerintah daerah. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah ingin membahas dan menelaah sentralisasi pengelolaan dan perizinan Minerba. Metode
Nama Mahasiswa : Widi Supriyono Nomor Mahasiswa : 710014103 Jurusan : Teknik Pertambangan (2) Mata Kuliah : Geologi Fisik UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 1.
Kesehatan Tambang Federal (Undang-Undang A.V. Yulianingrum, Sunariyo, & Bayu Prasetyo P. ISSN Nomor 2337- 721 6, E ISSN Nomo r 2620 - 6625 Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol 10 No. 02 September 2022
Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Dibidang Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara October 2020 Wajah Hukum 4(2):220
Hunting is recognised as one of a number of tools used in the management of game and feral animals and also as a legitimate recreational pursuit. DPI Hunting manages hunter licensing, education and compliance, and administers important hunting programs like: hunting on public land. native game bird management program.
RUU mineral dan batubara yang mengatur sentralisasi perizinan dimana perizinan mutlak menjadi kewenangan pemerintah pusat bertentangan dengan prinsip Lex Superior derogat Legi Inferior, dapat ...
NSW Department of Primary Industries. NSW bushfires -. In emergencies call 000, for agricultural and animal services assistance call 1800 814 647. Varroa Mite Emergency …
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA: Upaya Untuk Menata Kembali Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia Oleh: Zaqiu Rahman * ... Membagikan "PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA: Upaya Untuk Menata Kembali …
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI DAERAH dan www. economy.okezone dan I. PENDAHULUAN Konsep penguasaan negara atas sumber daya mineral dan batubara di Indonesia didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945, yang
Mineral dan Batubara, berwenang: a. menetapkan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional; b. menetapkan kebijakan Mineral dan Batubara nasional; c. …
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha …
Mineral dan Batubara. Hal ini perlu dijelaskan sehubungan tidak adanya ketentuan dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menegaskan hukum pidana pertambangan. Produk hukum ini merupakan Undang-Undang baru (setelah pembuatan hukum itu selesai9) yang menggantikan Undang-Undang …
hak cipta © 2023.Aava Seluruh hak cipta.peta situs