Mengacu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba), pasal 36 disebutkan: Poin 1, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan: a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan. b.
Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Dibidang Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ... dalam konteks tambang masih berada di kabupaten ...
KEBIJAKAN PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA DI INDONESIA. October 2019 ... Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasar 33 ayat (3) ditemtukan bahwa bumi, ...
Dalam UU ini diatur mengenai penyempurnaan terhadap UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu menambahkan materi muatan …
Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) Kementerian LHK, Rosa Vivien Ratnawati menegaskan, material FABA yang merupakan limbah hasil sisa pembakaran di PLTU menjadi limbah nonB3. Hal tersebut disebabkan karena pembakaran batubara di kegiatan PLTU dilakukan pada …
Undang-Undang Nomor 4Tahun2009 tentang Pertambangan ... Tambang Batu Bara Ilegal di Kaltim saat ini merupakan masalah yang harus ... Apabila penambangan tidak memiliki persyaratan seperti di atas ...
0. Sebuah laporan studi di Amerika menemukan, bahwa sebanyak 91% pembangkit listrik tenaga batubara di Amerika (265 dari 292) yang diketahui telah mencemari air tanah dengan polutan beracun tidak melakukan penaatan hukum terkait upaya pemulihan akibat pencemaran air tanah yang telah terjadi. Pencemaran …
IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus untuk wilayah mineral logam batubara (Pasal 1 angka 12 jo. Pasal 74 ayat (1) PP 96/2021). IUPK diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan …
Pemanfaatan FABA juga sebagai roadbase yang dapat menyerap 94% dari total abu batubara (PT AMNT). FABA berpotensi digunakan bahan baku pembuatan refraktori cor, penimbunan dalam reklamasi tambang ...
memenuhi persyaratan: a. lokasi; b. fasilitas; dan c. pemantauan. Pasal 4 (1) Persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi: a. lokasi berada di area Pertambangan; b. dapat diakses dengan kendaraan operasional; c. lokasi diutamakan berada pada calon lokasi disposal; d. tidak boleh berada di kawasan yang memiliki nilai
Pengusaha lokal mengambil peluang ini. Saya bilang, saya bisa (mengambil alih) teknologi dan pekerja yang ada di perusahaan tambang adalah pekerja lokal, alat berat sudah tersedia. Ekspatriat juga kita pekerjakan yang terbaik dari seluruh dunia. Jadi, peluangnya besar sekali untuk kami masuk dan menjadi pemain di tambang batu bara.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan …
PERATURAN K-3 PERTAMBANGAN UMUM DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINERBAPABUM DIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PABUM 1 DASAR HUKUM PENGAWASAN K3 : A. UNDANG – UNDANG NO.11 TH 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan UU NO.4 TAHUN 2009 …
membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun tentang 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara; Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, …
ABSTRAK: Pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan …
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak …
(2), Pasal 112, Pasal 116, dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang …
K3 TAMBANG.pdf. Redho Redwan. Kegiatan atau aktivitas dalam industri pertambangan tidak bisa pungkiri adanya risiko terjadinya kecelakaan kerja, karena didalam aktivitasnya pertambangan menggunakan padat modal dan padat teknologi. Dengan kesadaran akan terjadinya kecelakaan kerja tersebut industri pertambangan harus menyiapkan tenaga …
tindakan penegakan hukum terkait pertambang an batu ilegal di Kota Samarinda. Sebelum pemerintah daerah melepas kewenangannya ke pemerintah provinsi berdasarkan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ...
DAN BATUBARA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA ... Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (selanjutnya Revisi ... Pengelolaan Air Asam Tambang (Acid Mining Drainage) Di Pt. Bhumi Rantau Energi Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan). Jurnal ADHUM, 7 (1). 44 …
Setelah 11 tahun sejak Undang-Undang Minerba Tahun 2009, akhirnya pada tahun 2020 Pemerintah melakukan perubahan strategis di bidang pertambangan mineral dan batu bara. Undang-Undang No. 03 Tahun 2020 dalam pembahasannya sudah menuai kontroversial di tengah masyarakat sedang dilanda pandemi covid. Dewan Perwakilan
jogloabang Kam, 11/28/2019 - 21:12. Pertambangan Mineral dan Pertambangan Batubara diatur dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral …
Sinyal krisis energi global semakin kuat. Setelah Inggris, Eropa, dan Cina, kini giliran India mengalami kelangkaan batu bara seiring melonjaknya permintaan energi dari sektor industri. Namun untuk meningkatkan impor terkendala harga batu bara global yang menyentuh rekor tertingginya. Perusahaan penyedia listrik di India kini berebut …
Undang-undang ini mengatur ketentuan tentang bangunan gedung yang meliputi fungsi, persyaratan, penyelenggaraan, peran masyarakat, dan pembinaan. ... arsitektur dan lingkungan yang ada di sekitarnya. (3) Persyaratan tata ruang dalam bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperhatikan fungsi ruang, arsitektur
Pasal 161 B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga menambahkan "delik/tindak pidana terhadap reklamasi dan/atau pascatambang dan/atau penempatan dana jaminan reklamasi dan/atau pascatambang ketika IUP atau IUPK dicabut atau berakhir yang tidak dijalankan oleh pelaku usaha …
Bareskrim Soal Beking Tambang: yang Salah Bukan Penegak Hukum. Untuk diketahui, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2021, jumlah Pertambangan Tanpa Izin (PETI) alias tambang ilegal di Indonesia mencapai 2.700 titik lokasi, terdiri dari 2.645 lokasi tambang ilegal mineral dan 96 lokasi tambang …
Payung hukum reformasi perizinan tambang tertuang dalam Undang Undang 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara dan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Dari penerbitan kedua aturan tersebut lahir berbagai regulasi turunannya. Selain itu, presiden Joko Widodo juga mengumumkan pencabutan sebanyak 2.078 Izin Usaha …
undang-undang Nomor 4 Tahun 2oog tentang perternbangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa [ali diubah, terakhir ' dengan Undang-Undairg Nomor l1 Tahun 2o2o tentang cipta Keda, perlu rrrenetapkan peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; 1. Pasal 5 ayat (2) …
Aturan pembebasan royalti bagi perusahaan tambang batu bara yang melakukan hilirisasi resmi berlaku. Hal ini seiring dengan terbitnya turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelanggaraan Bidang Eenergi dan Sumber Daya Mineral.. Dalam …
Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba). Kepastian hukum sebagai keharusan pertanyaan dengan jawaban ...
Jakarta, CNBC Indonesia - Negara Bagian New South Wales di Australia berencana menerbitkan aturan yang mewajibkan produsen batu bara mengalokasikan produksinya hingga 10% untuk kebutuhan pasar domestik atau Domestic Market Obligation (DMO). Hal tersebut sebagai upaya untuk mengikat kenaikan harga energi yang semakin …
hak cipta © 2023.Aava Seluruh hak cipta.peta situs