bagian dari keselamatan dan kesehatan kerja secara ... melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Keria; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang …
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA No Perihal UU No. 11/1967 UU No. 4/2009 Keterangan 1. Definisi - Pertambangan adalah sebagian atau seluruh …
Menurutnya, hasil pemeriksaan dan pendalaman Polisi, diketahui terowongan galian bawah tanah tersebut berada di pit bekas tambang PT CAS dan menjalar hingga ke bawah danau bekas lubang galian tambang konsesi PKP2B milik perusahaan tambang lainnya. Karena dinding terowongan mendekati bagian danau yang sudah rentan, …
Bertolak dari pertambangan sederhana, era tambang baru dan modern di Indonesia dimulai pada tahun 1602. ... Pada tahun 2020, UU 4/2009 ini mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; serta dalam Undang-Undang …
Penulis mencoba mengkaji terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja di bidang Pertambangan dari berbagai topik seperti: undang-undang tentang pertambangan, hazard dan risiko di lingkungan tambang, pengendalian terkait bahaya dan risiko, isu seputar pertambangan dan lain sebagainya sebagai pelengkap dalam buku ini.
a. Pasal 22 huruf e sepanjang frasa "dan/atau" dan Pasal 22 huruf f, b. Pasal 52 ayat (1) sepanjang frasa "dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan" Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
9. Keselamatan Tambang Permukaan. Keselamatan tambang permukaan mencakup hal sebagai berikut: a) Cara kerja yang aman. KTT menjamin setiap kegiatan di tambang permukaan dilaksanakan dengan aman. Cara kerja yang aman pada tambang permukaan disesuaikan dengan kondisi dan metode penambangan yang digunakan. b) Rencana …
Buku ini mengkaji terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja di bidang Pertambangan dari berbagai topik seperti: undang-undang tentang pertambangan, hazard dan risiko di lingkungan tambang, pengendalian terkait bahaya dan risiko, isu seputar pertambangan dan lain sebagainya sebagai pelengkap dalam buku ini. Penjelasan pada …
Dengan demikian setiap orang baik karyawan atau partner bisnis yang terlibat dalam perusahaan tidak perlu khawatir dengan kesehatan dan keselamatannya selama di lingkungan kerja. Undang – Undang K3 pdf banyak beredar di internet, berikut kumpulan perundang – undangan K3 yang perlu dipahami sebagai pedoman bagi …
hubungan kerja, dan tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian.(5) Menurut Suma'mur, keselamatan kerja merupakan rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan Mathis dan Jackson, menyatakan bahwa keselamatan adalah
Kebijakan K3 ini diatur dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi pasal 5 ayat 1 no 555.K/26/M.PE/1995. Pasal ini menyatakan bahwa pemimpin perusahaan atau siapapun yang bertanggung jawab atas beroperasinya kegiatan pertambangan harus mampu menciptakan suasana kerja yang sehat dan menjalankan prosedur …
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran ... 555.K/26/M.PE/1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum; 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ... Kepala …
Hal ini juga ditegaskan oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 khususnya pasal 141 ayat 2 bahwa inspektur tambang tambang melakukan pengawasan teknis pertambangan, konservasi sumber daya mineral dan batubara, keselamatan pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang, dan pemanfaatan barang, jasa, …
September 20, 2021 Admin Official- 72 Views. Keselamatan Pekerja Tambang : Ratifikasi Konvensi ILO 176 tentang K3 Tambang. Tanggal 14 April 1973, Presiden Soeharto mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 1973 Tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan. Inti dari Peraturan Menteri …
Di mana ada tambang, di situ ada kerusakan lingkungan, tidak akan bisa berdampingan," kata koordinator Jaringan Tambang (JATAM) Merah Johansyah kepada wartawan BBC News Indonesia, Raja Eben Lumbanrau, Jumat (20/5/2021). Merah mengatakan, lingkungan "dirusak" dan masyarakat "dibungkam" paksa demi terlaksananya komoditi …
kesadaran mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja menjadi sangat diperlukan seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No. 1/1970 dan No. 23/1992. ... tambang, pemadam kebakaran, dan jenis pekerjaan lainnya yang beresiko tinggi. Namun bukan keselamatan pekerja kantoran, dapat dianggap sepele. ... Undang-undang No. 1 …
2. Merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan, dan sasaran penerapan K3. 3. Menerapkan kebijakan K3 secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan, dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja. 4.
2.Tujuan Keselamatan Kesehatan Kerja Tujuan K3 pada dasarnya telah tersirat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselanatan Kerja dan merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai yaitu : a. Tujuan umum 1. Melindungi tenaga kerja di tempat kerja agar selalu terjamin keselamatan dan kesehatannya sehingga …
Praktik pertambangan ilegal tersebut melanggar undang-undang nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada pasal 158 disebutkan, orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp …
Pasal 4. (1) Jabatan Fungsional Inspektur Tambang merupakan Jabatan Fungsional Kategori Keahlian. (2) Jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas: a. Inspektur Tambang Ahli Pertama; b. Inspektur Tambang Ahli Muda; c. Inspektur …
pada Konferensi Stockholm 1972 dan mulai diimplementasikan ke hukum Indonesia sepuluh tahun kemudian dengan lahirnya UU No. 4 tahun 1982 dan kemudian menjadi UU No. 23 Tahun 1997 yang bersifat Umbrella Act. Dan yang terakhir adalah UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Sejarah pertambangan …
ProblematikaKesehatan dan KeselamatanKerja (K-3) di Indonesia. TAK dapat disangkal hingga kini aspek "kesehatan dan keselamatan kerja" atau disingkat K-3 belum mendapat perhatian serius di Indonesia. Kalaupun hal tersebut sering dibicarakan diberbagai seminar dan diskusi, umumnya tidak disertai dengan konsep implementasi …
Dasar Hukum. Permenkes 7 tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit diterbitkan dengan dasar hukum: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia …
b. Keselamatan dan kesehatan kerja, dan c. Konservasi mineral dan batubara C. Pelaksana Reklamasi dan Kegiatan Pasca Tambang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur terkait usaha pertambangan yang dikelompokkan atas: Pertambangan Mineral dan Pertambangan …
124 Ayat (4), Pasal 137A Ayat (2), Dan Pasal 156 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun ... daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan. 27. Penjualan adalah …
Posisi parkir harus lebih dari 20 meter dari dinding tambang dengan slope lebih besar 45 derajat. 5.10.5. ... REFERENSI 7.1. Undang - undang No. 11 tahun 1969 Tentang Pokok- Pokok Pertambangan. 7.2. Undang- Undang No. 1 tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 7.3. Undang - Undang No- 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan …
diamanatkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perubahan istilah perizinan tersebut dituangkan dalam keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 05- 83, Perindagkop tahun 2010 tentang persetujuan perubahan Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.
KOMPAS - Dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua, ada jejak konflik sosial dan kerusakan lingkungan di wilayah lingkar pertambangan. "Di mana ada tambang, di situ ada penderitaan warga.Di mana ada tambang, di situ ada kerusakan lingkungan, tidak akan bisa berdampingan," kata koordinator Jaringan Tambang …
hak cipta © 2023.Aava Seluruh hak cipta.peta situs