Bisnis, JAKARTA -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengapresiasi keputusan Mahkamah Agung yang menghukum dua korporasi perkebunan kelapa sawit karena terbukti lalai menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan, Mahkamah Agung (MA) …
Amar Putusan. : 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 193 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) bertentangan dengan …
Peraturan Mahkamah Agung NO. 7, BN.2022/No.1039, https://jdih.mahkamahagung.go.id : 13 hlm. Peraturan Mahkamah Agung tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. ABSTRAK: CATATAN:
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. ; 31882 x dilihat; …
Bila ditengok ke belakang, polemik kawin beda agama terjadi sejak tahun 1980-an. Mahkamah Agung (MA) pernah menerbitkan Putusan MA No.1400 K/Pdt/1986 yang menyatakan perkawinan beda agama sah di Indonesia dengan jalan penetapan pengadilan Sejak terbitnya putusan itu, kantor catatan sipil sudah bisa mencatatkan …
"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan …
Putusan PT MEDAN Nomor 456/PID.SUS/2021/PT MDN. Tanggal 13 April 2021 — Pembanding/Terdakwa : Bernard Budiman Pasaribu Alias Bernard Diwakili Oleh …
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik ... XVII/2019 pemohon menggunakan model petitum alternatif …
Bijih besi (Formasi besi terikat) Bijih mangan Bijih timbal Bijih emas Kereta angkut bijih di sebuah ilustrasi tambang di Museum dan Arsip Sejarah Pertambangan di Pachuca, Meksiko.. Bijih adalah batu yang mengandung mineral penting baik itu logam maupun bukan logam. Bijih diekstraksi melalui penambangan yang kemudian hasilnya …
Bijih besi di Indonesia tersebar di antaranya di Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera, Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Pada Pulau Sulawesi telah dilakukan penelitian terkait bijih besi, di antaranya di daerah Lappadata, Bontocani, Tanjung, dan Pakke yang berada di Kab. Bone. Sedangkan bijih besi di daerah Kadong-Kadong Kab. …
Menurut Soehino, suatu keputusan Mahkamah Agung sanggup disebut Yurisprudensi, ketika putusan Mahkamah Agung tersebut mengenai suatu bahan yang telah dirunut, digunakan sebagai acun dalam keputusan Mahkamah Agung mengenai bahan yang sama yang paling sedikit 5 keputusan Mahkamah Agung.
Mahkamah Agung (MA), sebagaimana termuat didalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI T ahun 1945 disamping Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu wewenang dan tugas yang
Untuk menjawab pertanyaan Anda, terlebih dahulu perlu dipahami mengenai wewenang Mahkamah Agung ("MA") untuk mengeluarkan produk hukum. Dalam Pasal 24A UUD 1945 mengatur bahwa MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap …
commit to user iv Nama : NURULI MAHDILIS NIM : S 330809010 Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul : "Penerapan Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Putusan Mahkamah Agung Ri No.2064k/Pid/2006 Mengenai Kasus Korupsi Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006", adalah …
Selanjutnya untuk melihat dasar hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) kita harus melihat Undang-Undang Mahkamah Agung sebagai payung hukum dari keberlakuan SEMA itu sendiri. Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memberikan kewenangan rule making power kepada Mahkamah Agung. Kewenangan …
Mahkamah Agung, dengan badan-badan perdilan yang ada di bawahnya. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 24 ayat 1, kekuasaan kehakiman hanya dipegang dan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung saja. Pasal 24 ayat 1 yang lama, tidak mengenal kekuasaan kehakiman yang lain di luar Mahkamah Agung. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 24 …
7 PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nor Hasanuddin, Lc., M.A.1 ... Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2017 tentang Tim Penerbitan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai Rumusan Kaidah Hukum dalam Putusan-Putusan Penting. Yurisprudensi edisi tahun 2017 ini dibagi kepada 3 (tiga)
Mahkamah Agung menerima PK yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (Chazawi, 2010). Pembentukan ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP yang secara te rsurat atau secara
dengan Konstitusi,dia menemukan bahwa kewe ngan yang dimiliki Mahkamah na Agung tidak diberikan oleh konstitusi. Hakim Marshal menyatakan bab dalam . Judiciary Act 1789yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung . untuk dapat mempertanyakan kepada sekretaris negara (berkaitan dengan kasus Marbury) adalah …
Rachmat Trijono dalam buku Kamus Hukum (2016: 269) menyebutkan yurisprudensi sebagai putusan hakim yang diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan putusannya dalam kasus yang serupa. Dalam bahasa Inggris maka terminologi "Jurisprudence" diartikan sebagai teori ilmu hukum, sedangkan pengertian yurisprudensi …
Jakarta - Humas : Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor; 368/KMA/SK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022, tentang Pedoman Presensi Online Untuk Hakim Dan Aparatur Sipil Negara Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Melalui Aplikasi Sistem …
Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13. Jakarta Pusat - DKI Jakarta. Indonesia 10110. (021) 3843348. (021) 3810350. (021) 3457661. persuratan [at]mahkamahagung.go.id. Peta. …
Mahkamah Agung mengembalikan kes itu ke mahkamah rendah untuk perbicaraan kedua. Pada perbicaraan, hakim membenarkan mayat gadis itu sebagai bukti, memetik nota kaki dalam keputusan Hakim Stewart. Walaupun kenyataan yang dibuat Williams kepada pegawai tidak boleh diterima, hakim mendapati, mayat itu akan ditemui …
Mahkamah Agung Republik Indonesia 8,230,368. Putusan Keseluruhan. 0. Putusan Bulan Ini. 78,685. Putusan Bulan Lalu. 242,106. Putusan 3 Bulan Terakhir. 501. ... yaitu1. …
Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Pasal 27 Panitera Mahkamah Agung merangkap Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung. BAB III KEKUASAAN MAHKAMAH AGUNG Pasal 28 (1) Mahkamah Agung bertugas dan berwenang …
5. Pimpinan Mahkamah Agung adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda/Kamar pada Mahkamah Agung. 6. Hakim adalah Hakim Agung, Hakim Ad Hoc dan Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung serta Hakim, Hakim Ad Hoc, Hakim Yustisial dan Hakim Non Palu pada badan-badan peradilan yang berada dibawahnya. 7. Pihak terkait adalah Hakim …
MAHKAMAH AGUNG A. Kewenangan Mahkamah Agung Terhadap Pengujian Peraturan ... Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999), mengenai kewenangan hak menguji materiil diatur dalam pasal 11 ayat (2) b yang ... diuji. Secara umum, norma hukum itu dapat berupa keputusan-keputusan hukum,sebagai hasil kegiatan penetapan (menetapkan) yang …
ketua mahkamah agung republik indonesia keputusan ketua mahkamah agung republik indonesia nomor: 109 /kma/sk/iv /2020 tentang pemberlakuan buku pedoman …
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan Mahkamah Agung No.1175 K/Sip/1971, tanggal 8 April 1971. Kaidah Hukum : Pengurangan tuntutan (petitum) dalam persidangan adalah 2. Penarikan Hakim atas pihak ketiga sebagai Tergugat Mahkamah Agung No.305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971.
Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas. Hematit: bijih besi utama di lombong Brazil. Stok palet bijih besi akan digunakan dalam penghasilan keluli. Bijih besi adalah batu dan galian dari mana logam besi boleh dihasilkan secara ekonomik. Bijih biasanya amat kaya dengan besi oksida dan pelbagai warna dari kelabu gelap, kuning menyala, ungu gelap ...
bijin besi, bijih timah, bijih emas, bijin tembaga, bijih nikel, bijin perakserta bijin bauksit;Bahwa berdasarkan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 643/KMK.04/1994 tentang Pedoman PenghitunganPengkreditan Pajak Masukan …
Agung telah menempatkan janda sebagai ahli waris meskipun keputusan Mahkamah Agung tersebut bukanlah merupakan suatu keputusan tetap. Kata Kunci : Janda Sebagai Ahli Waris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan Mahkamah Agung I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Hukum waris yang berlaku dewasa ini
Berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 523K/201/MPE/1992 Tahun 1992 penyusunan informasi kegiatan pertambangan meliputi: 1. Lokasi kegiatan pertambangan 2. Luas wilayah pertambangan bahan galian golongan C 3. Keadaan endapan bahan galian 4. Produksi (jumlah produksi penggalian, pengolahan dan …
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Mahkamah Agung RI Tahun 1992 s/d 1997; 1999 s/d 2006, dan 2008, yang di beri kode (Y) 2. Buku Himpunan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1969-1991, Mahkamah Agung RI 1993, yang diberi kode (HKH) 3. Buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik …
Ini menunjukkan bahwa dari sisi kaidah fikih di atas, Mahkamah Agung dipandang sudah tepat dan selaras dengan tinjauan siyasah al-qadha'iyyah. Memperhatikan ulasan di atas, dapat diketahui bahwa putusan Mahkamah Agung No 39 P/HUM/2018 sesungguhnya telah sesuai dengan perspektif siyasah al-qadha'iyyah.
Wakil Ketua Pengadilan Agama Bontang. perkara disertai pertimbangan hukum untuk ketujuh putusan Mahkamah Agung tersebut, kemudian disusul dengan kaidah …
Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Oktober 2019 pada pokoknya sebagai berikut: A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. · MEMUTUSKAN: MENETAPKAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA KELO;LA MEDIASI DI PENGADILAN. …
Protection of Well-Known Marks, dan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015. Adapun bahan sekunder, penulis menggunakan jurnal dan hasil penelitian terkait hak merek, serta buku-buku yang menjelaskan tentang konsep merek. 8 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif: Sebuah Tinjuan Singkat, …
hak cipta © 2023.Aava Seluruh hak cipta.peta situs