ISSN: 2302-3333 Jurnal Bina Tambang, Vol. 3, No. 4 1603 Analisis Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tambang Batubara Bawah Tanah PT. Cahaya Bumi Perdana dalam Rangka Pembentukan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Andri Van Deni1,*, Rijal Abdullah1.
Juni 5, 2022. Pada 11 April 2022, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Perpres 55/2022). Perpres 55/2022 tersebut merupakan amanat UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas …
peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik.2 Dimana tujuan bagaimana dapat merumuskan peraturan hukum pidana yang lebih baik tidak dapat dilepaskan dari usaha dalam menanggulangi kejahatan, yang dalam konteks penelitian ini adalah untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi di bidang pertambangan mineral dan batubara.
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. Pasal 15. Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2012 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara, dicabut …
dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau ijin seperti yg dimaksud pasal 37 162 Setiap orang yang merintangi atau mengganggu Pidana kurungan paling lama 1 kegiatan usaha pertambangan dari pemegang (satu) tahun dan atau denda IUP atau IUPHK yang telah memenuhi syarat- paling banyak Rp. 100.000.000,- syarat (se ratus …
3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. 4. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah. 5. Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan
Pengertian IPR juga diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU 3/2020, yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Sedangkan Wilayah Pertambangan Rakyat ("WPR") adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha …
batubara Indonesia adalah sebesar 83 juta ton (Mahardika, dkk. 2017). Selain, sebagai bahan bakar pokok untuk menjalakan mesin pada perindustrian, batubara juga sebagai salah satu penyumbang penerimaan negara dari sektor pertambangan. Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki
Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 menyatakan bahwa usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan, serta pascatambang.
Rambu Perintah. Rambu perintah adalah rambu yang berisikan perintah yang perlu ditaati oleh pengguna jalan. Rambu ini umumnya berisikan perintah atas batas kecepatan, jalur, dan arah yang perlu diikuti. Rambu perintah umumnya berbentuk bundar dengan warna dasar biru dengan lambang atau tulisan berwarna putih. 4.
2 Agustus 2021 - Perusahaan pertambangan dengan peringkat Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (Environmental, Social, and Good Governance/ESG) yang lebih tinggi mengungguli pasar pada skala yang lebih luas selama puncak krisis COVID-19, sehingga memberikan rata-rata total imbal hasil bagi pemegang saham sebesar 34% selama tiga …
Berdasarkan data Kementerian ESDM jumlah penambangan ilegal batu bara mencapai 96 titik dari total 2.741 titik, lokasi tambang ilegal. Koordinator Jatam, Merah Johansyah menilai jumlah tersebut terlalu kecil. Sebab, di Kutai Kartanegara saja jumlah tambang ilegal batu bara diprediksi sudah mencapai 100 titik. Advertisement.
Pelaku usaha pertambangan memang sudah mutlak untuk menerapkan kaidah yang merupakan bagian dari upaya penerapan ESG, yakni teknik pertambangan yang baik atau disebut good mining practices, sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan perundangan yang mengatur tentang Penerapan Kaidah Teknik …
Sesuai amanat Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pemerintah wajib mengontrol perusahaan yang melanggar HAM. Dalam kasus ini Komnas HAM menduga telah terjadi pelanggaran HAM, terutama hilangnya hak untuk hidup 25 orang anak yang jadi korban di lubang bekas tambang batubara. Bahkan secara tegas Nur …
Menurut UU 3/2020, pada dasarnya Izin Usaha Pertambangan ("IUP") diberikan untuk 1 jenis mineral atau batu bara dan pemegang IUP dapat memiliki lebih dari 1 IUP. Namun, suatu perusahaan baru bisa memiliki lebih dari 1 IUP jika memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang pertambangan mineral dan …
Pertambangan di Sabah, Malaysia.. Pertambangan, menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4/2009) adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi …
Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2009. mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831). Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan …
Latar Belakang. Pertimbangan dalam UU 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba adalah: bahwa mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang …
Pada tahun 2020, India memproduksi batu bara sebanyak 756,5 juta ton atau setara dengan 9,8 persen dari total produksi batu bara dunia. Produksi batubara Indonesia terbesar ke-3 di dunia. Pada tahun 2020, Produksi batu bara Indonesia tahun lalu mencapai 562,5 juta ton, sementara pada tahun 2019 produksinya mencapai 616 juta ton.
Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan sebagai berikut: - Undang-Undang Nomor 11/1967 tentang Ketentuan-K etentuan Pokok Pertambangan (telah direvisi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara).
hak cipta © 2023.Aava Seluruh hak cipta.peta situs