Solusi pengelolaan dokumen perusahaan dalam satu platform terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. ... UU 32/2009, salah satu UU yang terdampak sejak terbitnya UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengaturan amdal pun mengalami perubahan. Lalu, seperti apa dan bagaimana pengaturan amdal dalam UU …
Solusi Utama Setelah solusi-solusi transisional tersebut dapat dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu, pada tahap selanjutnya barulah dapat dibangun solusi masalah utama yang akan menyentuh masalah sesungguhnya dalam pengelolaan SDA termasuk tambang. Alternatif solusi tersebut diantaranya : 1.Mengubah paradigma pengelolaan sumberdaya …
Peralatan. Peralatan Cat menjadi standar industri kami. Lini produk Cat dengan lebih dari 300 alat berat mencerminkan peningkatan fokus kami pada kesuksesan pelanggan. Kami akan terus menjadi pemimpin industri dengan terus membantu pelanggan kami memenuhi kebutuhan mereka dengan peralatan berat yang tahan lama dan andal.
Temukan berbagai pelatihan terkait bidang reklamasi tambang: Online Course Teknologi Revegetasi pada Lahan Pasca Tambang 22 – 23 Juni 2021. Online Course Teknik Perbaikan Kualitas Tanah pada Lahan Pasca Tambang Mineral dan Batubara 23 – 24 Juni 2021. Online Course Teknik Pembibitan Tanaman Hutan untuk …
Tak sedikit kita temukan lubang-lubang tambang yang telah merenggut nyawa warga. Di Kalimantan Timur, hingga tahun ini sudah puluhan orang yang telah meninggal dunia akibat lubang tambang batu bara yang dibiarkan begitu saja. Padahal lubang-lubang tambang harus ditutup serta ditanami pohon untuk memulihkan areal …
MAKALAH KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP INDUSTRI TAMBANG DAN BATUBARA Posted on Oktober 5, 2012by lelapurnamasari BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pembangunan industri pada sektor usaha bidang pertambangan batubara adalah suatu upaya pemerintah dalam meningkatkan devisa negara dan bila ditinjau dari …
Construction Solusi bisnis konstruksi & manajemen infrastruktur no.1; ... Pengguna dapat dengan mudah melakukan perencanaan dan pengaturan jadwal operasional tambang dengan tepat sehingga dapat meminimalkan risiko dan menekan budget operasional. Dalam bisnis pertambangan, perubahan cuaca dapat …
Semenjak diberlakukannya UU Minerba, usaha pertambangan tidak lagi dilakukan berdasarkan Kontrak Karya ataupun PKP2B, melainkan berdasar Izin Usaha Pertambangan ("IUP"). Menurut pasal 1 angka 7 UU Minerba, IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. IUP terdiri atas dua tahap yaitu IUP Eksplorasi dan …
Pengaturan dimaksud, masing-masing sebagai berikut: 1. pengaturan WKWI Secara Umum (general) a. Ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat secara umum, atau sering disebut pola waktu kerja dan waktu istirahat secara normal (pola WKWI normal), dapat memilih, 2 (dua) alternatif*: 1) 7 (tujuh) jam perhari dan 40 (empat puluh) jam per …
Dalam rangka mendukung kegatan reklamasi pasca tambang yang ramah lingkungan dan mempertahankan nilai ekonomi di kawasan hutan Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan telah menerbitkan Buku Petunjuk Teknis Reklamasi Pasca Tambang pada Kawasan Hutan. Buku ini diterbitkan dengan tujuan untuk memberikan …
tambang, keberadaan tanah pucuk, jarak ke pusat-pusat perkotaan dan status lahan. Sebagai contoh, beberapa alasan mengapa hutan dipilih untuk skema reklamasi bisa karena lereng yang terbentuk setelah proses regrading masih terlalu curam untuk kegiatan pertanian, produksi hasil kayu hutan lebih menguntungkan, tanaman hutan ...
Pada pekerja tambang ada aturan khusus bagi sektor pertambangan, yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-234/Men/2003 Tahun 2003 tentang Waktu Kerja dan Istirahat pada Sektor Usaha Energi dan Sumber Daya Mineral pada Daerah Tertentu ("Kepmenakertrans 234/2003") dan Peraturan Menteri Tenaga …
Secara umum, permasalahan lahan bekas tambang berkaitan dengan kerusakan tapak baik secara fisik, kimia, maupun biologi. Berikut ini adalah kendala-kendala yang sering ditemukan dalam kegiatan reklamasi lahan bekas tambang: Bentuk Tatanan Lahan Buruk. Lahan bekas tambang memiliki karakteristik topografi dan hidrologi yang …
Hukumonline mengadakan webinar dengan topik Menilik Dinamika Perizinan Usaha Tambang Batubara pada Kamis (24/2). Foto: MJR. Persoalan izin pertambangan merupakan isu yang menarik perhatian publik di Indonesia. Mulai dari permasalahan penerimaan negara, pemanfaatan hasil sumber daya alam hingga perizinan tambang …
Izin Usaha Pertambangan Khusus ("IUPK"), adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Perlu diketahui bahwa hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah. [7] Dalam kasus Anda, untuk mempersingkat kami hanya akan membahas perihal IUP dan IUPK.
Reklamasi pasca tambang adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. ... Pasal 101 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menjadi dasar pengaturan …
hak cipta © 2023.Aava Seluruh hak cipta.peta situs