Perizinan usaha di bidang pertambangan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara meliputi: a. Izin Usaha Pertambangan terdiri atas: IUP Operasi Produksi. b. Izin Pertambangan Rakyat. c. …
Cari tahu selengkapnya di artikel ini, yuk! 1. Jual di Pegadaian. Cara jual emas antam yang pertama adalah dengan menjualnya di Pegadaian. Di sana, kamu bisa membeli emas, baik secara tunai maupun kredit. Selain itu, semua emas yang dijual di sana berasal dari PT Aneka Tambang (Antam).
Kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Untuk lebih merinci pelaksanaan dari Undang-undang ini diturunkan kembali dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang salah satunya adalah PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan …
Pemohon akan mendapat notifikasi melalui SMS dari Kementerian Perindustrian apabila permohonan telah selesai diproses. Layanan ini TIDAK DIPUNGUT BIAYA. Informasi lebih lanjut agar menghubungi: Direktorat Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki. Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt. 9. Telp. (021) 5253794, 5255509 Pes. 4047 Fax. (021) 5253794.
Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan Emas Batangan dan Perhiasan Sesuai dengan PMK Nomor 48 tahun 2023 dengan tarif 0,25% (sesuai ketentuan yang berlaku) dan akan disampaikan bukti potong PPh 22. Simulasi Pembelian Emas. Berapa anggaran yang anda miliki? Silakan masukkan anggaran, kami bantu untuk menghitung …
Berkaitan dengan cadangan batubara global, Indonesia saat ini menempati peringkat ke-9 dengan sekitar 2.2 persen dari total cadangan batubara global terbukti berdasarkan BP Statistical Review of World Energy. Sekitar 60 persen dari cadangan batubara total Indonesia terdiri dari batubara kualitas rendah yang lebih murah (sub-bituminous) yang ...
Awalnya lembaga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan gabungan Departemen Minyak dan Gas dengan Departemen Pertambangan pada tahun 1966. Kementerian ini bertugas menyelenggarakan urusan di bidang energI dan sumber daya mineral untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan energi bagi …
Dalam Kabinet Pembangunan I dengan sistem presidensiil yang terbentuk sejak tanggal 6 Juni 1968 sampai dengan 28 Maret 1973, Letjen M. Joesoef sebagai Menteri Perindustrian sampai berakhirnya Kabinet Pembangunan II dan Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo sebagai Menteri Perdagangan, kemudian digantikan oleh Drs. Radioes Prawiro.
Izin usaha pertambangan (IUP) didasarkan pada peraturan pemerintah dengan melakukan permohonan wilayah kepada menteri, gubernur, dan bupati atau wali kota sesuai kewenangannya. Berdasarkan PP tersebut, pertambangan emas termasuk dalam golongan pertambangan mineral logam. Seluruh pihak atau badan usaha yang …
Syarat Izin Usaha Jasa Pertambangan. Perizinan usaha pertambangan memiliki dasar hukum berupa Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pasal 33 dan ayat 3, yang berbunyi bahwa bumi dan air serta kekayaan lainnya yang terkandung didalamnya, juga dikuasai oleh negara dan digunakan untuk …
Diketahui pada April 2021, telah dikirim surat kepada Kementerian ESDM supaya izin tambang emas di Sangihe dibatalkan oleh Wakil Bupati atas nama pribadi. Surat yang ditulis Helmud berisi tentang Izin Usaha Pertambangan yang diberikan Kementerian ESDM menyalahi UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan …
dengan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, dan/ atau batu permata dan/ a tau batu lainnya yang sejenis, yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan, pedagang emas perhiasan, dan/ atau pengusaha emas batangan; b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
hak cipta © 2023.Aava Seluruh hak cipta.peta situs