"Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, …
Adapun wewenang penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang dimaksud pada kejahatan perbankan antara lain adalah [Pasal 49 ayat (3) UU OJK]: 1. memanggil, …
Berita Terbaru "Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner's ": Hal-hal yang dieksekusi oleh jaksa adalah yang menyangkut terpidana,barang bukti dan putusan ganti kerugian. Maka yang akan diuraikan hanya mengenai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkenaan …
"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200 ...
Penyelidikan. Penyidikan. Tujuan. Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan …
Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Lalu bagaimana dengan penyidikan?
PP Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. Lompat ke isi utama . Jogloabang. X. Main navigation ... huruf b akan atau telah menghentikan penyelidikan atau penyidikan berdasarkan prinsip keadilan restoratif dan prinsip ... Otoritas Jasa Keuangan tidak menyetujui permohonan penyelesaian atas …
Berikut penjelasannya. Pasal 104 memberikan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar rupiah jika pelaku usaha tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan dalam negeri. Pasal 105 mengatur sanksi pidana bagi pelaku usaha …
Pengawas Penyidikan atau pejabat atasan Pengawas Penyidikan terhadap penyidik atau penyidik pembantu yang diduga telah melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelidikan dan atau penyidikan untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin, atau kode etik profesi Polri dan atau tindak pidana. Pasal 2
Di atas telah dijelaskan bahwa penangkapan itu dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ("PP Satpol PP"), Satpol PP dibentuk …
Jenis pelanggaran terhadap Good Corporate Governance (GCG). Prinsip-prisnip GCG atau pengelolaan usaha yang baik mengacu pada 5 (lima) komponen, yaitu keterbukaan, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi, dan kewajaran. Namun kelima komponen tersebut dalam efektifitas pelaksanaannya masih banyak yang belum …
Bahwa sekarang ini banyak modus penipuan yang salah satunya Penipuan Jual Beli Online untuk itu lebih dahulu menjelaskan lebih dahulu mengenai tindak pidana penipuan. Penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), yang berbunyi: . Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang …
Meminta bantuan tenaga ahli untuk melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Berwenang meminta seseorang untuk tinggal atau tetap berada dalam ruangan penyidikan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung. Memeriksa semua orang yang ada dalam ruangan pemeriksaan, baik identitas, benda, …
Jadi menjawab pertanyaan Anda, tidak ada aturan dalam KUHAP mengenai batas waktu (daluwarsa) Kepolisian untuk menindaklanjuti laporan. Akan tetapi, dalam Perkapolri 14/2012 disebutkan bahwa waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara sebagaimana yang kami uraikan di atas. Sebagai informasi, dalam rancah …
Dalam kajian tersebut ditemukan permasalahan bahwa pertambangan ilegal atau kegiatan pertambangan tanpa izin merupakan jenis pelanggaran yang paling …
Jika dianggap sebagai tindak pidana, maka polisi akan melakukan penyelidikan. Penyelidikan menjadi penyaring terhadap peristiwa-peristiwa, apakah dapat dilakukan penyidikan terhadapnya atau tidak. Hasil penyelidikan akan menjadi dasar oleh penyidik dalam menentukan tindakan yang diperlukan dan bukti yang harus dikumpulkan.
Pelaporan dan Pengaduan Atas Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup. Pada dasarnya setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hal itu sebagai bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945").
Pelanggaran atau kesalahan berat yang dilakukan dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Pelanggaran dan kejahatan tersebut dapat berupa ketidakbenaran data, penyembunyian data, pemalsuan data hingga tidak menyetorkan pajak. Sanksi pidana adalah langkah terakhir pemerintah sebagai upaya penegakan kepatuhan membayar …
Apabila Anda tidak juga memperoleh informasi terkait proses penyidikan terhadap laporan polisi yang telah dibuat, maka Anda sebagai pelapor dapat meminta Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ("SP2HP"). Dasar hukum terkait perolehan SP2HP antara lain diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala …
Peneliti PUSHEP, Sunarto Effendi menyampaikan temuannya bahwa kasus pertambangan yang terjadi sepanjang tahun 2020 – yang masuk dalam pengadilan – …
Penyelidikan tidak bisa dilakukan dengan satu tahap saja sehingga membutuhkan proses bertahap. Langkah ini tentu saja akan dilakukan secara teliti agar nantinya pengumpulan data bisa akurat. Kemudian penyidikan merupakan proses pengumpulan bukti untuk membuat jelas sebuah tindakan kriminal. Jadi ketika sudah …
Kegiatan pertambangan bahan batu akik jenis badar besi yang di lakukan di desa Karangmojo, Kabupaten Kebumen tanpa adanya izin pertambangan rakyat dapat di …
Dalam melaksanakan penangkapan wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [8] keseimbangan antara tindakan yang dlakukan dengan bobot ancaman; senantiasa menghargai/menghormati hak-hak tersangka yang ditangkap; dan. tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka.
Penyelidikan dan penyidikan merupakan istilah dalam bidang hukum pidana yang sering didengar masyarakat. Biasanya kedua kata ini ada dalam sebuah berita di televisi, koran, media online, dan lain sebagainya. Meski berasal dari kata dasar yang sama, yaitu sidik yang berarti meneliti atau memeriksa, faktanya penyelidikan dan penyidikan …
Ilustrasi pelanggaran hak cipta. Sumber: pexels. Sebelum membahas pelanggaran hak cipta, penting untuk diketahui bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan …
KOMPAS - Penyelidikan dan penyidikan adalah bagian dari proses peradilan pidana. Keduanya diperlukan untuk membuat terang suatu kejadian maupun …
Auditor biasanya juga memperoleh pernyataan tertulis dari manajemen bahwa tidak ada unsur pelanggaran atau kemungkinan unsur tindakan pelanggaran hukum yang dampaknya harus dipertimbangkan dalam pengungkapan laporan keuangan atau sebagai dasar pencatatan kerugian bersyarat. Lihat SA (PSA No. 17) Representasi …
(1) Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b akan adanya dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran yang disengaja dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, proses pemeriksaan hukum terhadap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dilakukan dengan tidak mengganggu atau …
Menurut Pasal 39 KUHAP, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah: 1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana; 2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk …
Surat gugatan yang disusun secara tidak jelas atau kabur (obscuur libel), berakibat hakim akan menjatuhkan putusan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Tuntutan (Petitum) Tuntutan atau petitum adalah segala sesuatu yang oleh Penggugat diminta (dituntut) dan diharapkan akan dikabulkan dalam putusan hakim.
1. pelanggaran atau penghindaran pajak 2. penipuan atau kecurangan dibidang perkreditan dan bea cukai 3. penggelapan dana-dana masyarakat 4. pelanggaran terhadap peraturan-peraturan keuangan 5. spekulasi dan penipuan dalam transaksi tanah 6. penyelundupan 7. delik-delik lingkungan 8. menaikkan harga melebihi faktur 9. …
Atau, penyelidikan dan/atau penyidikan yang menjadi perhatian publik. Selanjunya dalam Pasal 42 dirumuskan: (1) Apabila hasil pengawasan penyelidikan dan penyidikan ditemukan pelanggaran dalam proses penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan/atau penyidik pembantu dilakukan: Pembinaan, …
Pasal 44 Apabila dalam pengawasan penyelidikan dan/atau penyidikan ditemukan adanya pelanggaran terhadap portal.divkum.polri.go.id - 26 - administrasi sebagaimana dimaksud …
Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan, dan informasi dari masyarakat. ... (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), – Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang …
penipuan, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Penipuan yang dilakukan oleh pihak dan organisasi untuk memperoleh uang, properti, atau jasa, untuk menghindari pembayaran atau kehilangan jasa, atau untuk mengamankan keuntungan pribadi atau bisnis. 15.
Sarjana Hukum dari Universitas Diponegoro. Pernah bekerja di LBH Jakarta dan ADAMS & Co., Counsellors at Law. Advokat terdaftar di PERADI. Pernah membela klien di berbagai sengketa hukum di antaranya Pidana, Administrasi Negara, Tata Usaha Negara dan Konstitusi. Hp: 0813-2699-5614 Email: hasanmuhamadali@gmail.
hak cipta © 2023.Aava Seluruh hak cipta.peta situs