Kepmen ESDM 13/2022 tersebut secara garis besar mengatur sanksi, denda serta dana kompensasi bagi perusahaan tambang dengan izin usaha pertambangan …
Pernah bekerja di LBH Jakarta dan ADAMS & Co., Counsellors at Law. Advokat terdaftar di PERADI. Pernah membela klien di berbagai sengketa hukum di antaranya Pidana, Administrasi Negara, Tata Usaha Negara dan Konstitusi. Hp: 0813-2699-5614. Email: hasanmuhamadali@gmail.
Indonesia is a country rich in mines, such as gold, silver, petroleum, mines, etc. Mining must be carried out by the government or the private sector. Every mining company is required to obtain a ...
Pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU PPLH") adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan …
komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri. 25. Pengembangan dan/atau Pemanfaatan adalah upaya
dari ratusan perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah tersebut. Sejak kewenangan bidang pertambangan dilimpahkan dari kabupaten ke provinsi, jumlah dana jaminan reklamasi 5 Ibid. 6 Eksplorasi.id, "Ribuan Perusahaan Tambang Belum Setor Dana Jaminan Reklamasi dan Pascatambang", diakses
yang terdampak langsung dari kegiatan penambangan seperti area tambang itu sendiri, area timbunan tanah penu tup dan/ atau batuan penutup, area fasilitas …
Denda sebesar 1/1000 x 1.100.000.000,00 = Rp. 1.100.000,00/hari Denda Dari Bagian Kontrak Pemberlakuan pengenaan denda ini diterapkan apabila pada pekerjaan terdapat sebagian pekerjaan yang sudah selesai dan sebagian lainnya masih dalam progres penyelesaian.
Banyaknya kasus mengenai tambang gal ian jenis pasir, batu dan kerikil in i yang dilakukan tanpa izin atau illegal, maka menurut UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan ata s UU No. 4 Tahun 20 09 ...
dari 49 Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat (PPHA) masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2017.6 PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka penulis mengambil 2 (dua) permasalahan, yakni: pertama, bagaimana kebijakan pengelolaan sumber 5 FP2SB, …
Membeli tambang batu bara ternyata dapat menyelamatkan lingkungan dan melindungi Bumi dari perubahan iklim. Bagaimana caranya?
Organisasi Pelaksana K3. Untuk menjalankan SMK3 secara lebih optimal, PTBA membentuk Departemen K3L dan Komite K3/Safety Committee/ Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang terdiri dari Safety Committee/ P2K3 untuk tingkat PTBA-UPTE untuk memastikan sistem K3 diterapkan sesuai dengan standar.
Debu mengancam kesehatan penambang dan komunitas-komunitas di sekitar tambang. Debu yang paling berbahaya datang dari batubara, yang menyebabkan penyakit paru-paru hitam (black lung diseases). Di samping itu debu dari silika menyebabkan silikosis (silicosis). Debu mengandung asbes atau logam berat juga sangat berbahaya.
Batu Bara memiliki arti : "Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan …
Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan disebutkan pihak-pihak yang dapat menjual mineral dan/atau batubara, yaitu (i) pemegang Izin …
Amerika Serikat dalam pengelolaan tambang batubara, jauh lebih maju dari negara tiongkok dengan memberi wewenang kepada Administrasi Penegakan dan Keselamatan Kerja Amerika Serikat untuk
Sebelum membayar, Anda juga harus mengetahui nilai PBB Anda. Nilai pajak yang dihitung untuk PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Ketentuan nilai tersebut berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh Menteri Keuangan. Besaran PBB yang ditetapkan didapat dari perkalian tarif 0,5% dengan Nilai Jual Kena …
1.3. Secara umum t erdapat lingkup kegiatan penting dalam pengelolaan lingkungan. pertambangan, yaitu: 1. pengelolaan dan pemantauan kualitas air, 2. pengelolaan dan pemantauan kualitas …
Usulan pengurangan luasan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Gunung Sewu oleh Pemerintah Gunung Kidul mengkhawatirkan berbagai kalangan. Kalau sampai terjadi pengurangan bisa mengancam ekosistem dan ruang hidup masyarakat. Pemerintah Gunung Kidul berdalih pengurangan itu karena pembangunan pesat hingga perlu dikaji …
Penambangan dasar laut dalam (DSM) adalah industri komersial potensial yang mencoba menambang deposit mineral dari dasar laut, dengan harapan dapat mengekstraksi mineral bernilai komersial seperti mangan, tembaga, kobalt, seng, dan logam tanah jarang. Namun, penambangan ini ditujukan untuk menghancurkan ekosistem yang berkembang dan …
o Rekomendasi untuk rancangan geometri lereng adalah tinggi lereng 8 m dan 10 m, lebar lereng. 5 m dengan sudut lereng 70. Nilai FK pada geometri lereng hampir semuanya aman. kecuali ada tiga ...
Dalam UU Minerba, denda kegiatan penambangan ilegal dinaikan menjadi paling banyak Rp 100 miliar dari sebelumnya Rp 10 miliar. Kendati demikian, sanksi penjara justru dipersingkat menjadi paling lama …
Analisis Investasi Tambang Puji dan syukur disampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya, akhirnya buku ini dapat disele-saikan. Walaupun masih jauh dari kata sempurna, masih perlu perbaikan-perbaikan dan kepada semua pihak diharapkan dapat membantu memperbaiki seperlunya. Pembahasan dalam buku ini terdiri dari 16 …
74 | Masyarakat Indonesia, Vol.38, No.1, Juni, 2012 SEKILAS SEJARAH TAMBANG DI KALIMANTAN TIMUR Sejarah pertambangan batubara sudah dimulai ketika Belanda menduduki bumi Nusantara. Pada tahun 1888, sebuah perusahaan batubara Belanda (Oost-Borneo Maatchappij) mendirikan sebuah tambang batubara besar di Batu …
Peraturan Pemerintah, 24 TAHUN 2021. (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan dan memiliki Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang tidak memiliki …
Jakarta (ANTARA) - Pasca diundangkannya Undang-Undang (UU) Nomor 3/ 2020 pada tanggal 10 Juni 2020 lalu, pengelolaan sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) memasuki era baru salah satunya pengusaha wajib melakukan reklamasi pasca-tambang. Berdasarkan data yang dihimpun Antara di Jakarta, Senin, salah satu …
Dari sisi regulasi, PETI melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang …
Menjawab pertanyaan Anda, Koordinator Hukum Ditjen Minerba Bambang Sujito dalam webinar yang sama menerangkan alur penyelesaian hak atas tanah dalam wilayah pertambangan yaitu sebagai …
Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan disebutkan pihak-pihak yang dapat menjual mineral dan/atau batubara, yaitu (i) pemegang Izin Usaha Operasi Produksi ("IUP OP") Batubara; (ii) pemegang IUP K OP untuk Pengangkutan dan Penjualan; dan/atau (iii) pemegang izin sementara untuk melakukan kegiatan …
a. Sanksi Pidana. Pelanggaran terhadap suatu kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan tanpa dilengkapi IPPKH akan berdampak pada ancaman sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebagaimana diatur di dalam Pasal 78 ayat (6) UU Kehutanan. b.
Dari Prioritisasi hingga Net Positive. Berdasarkan seluruh dokumen di level global tersebut, secara ringkas ada enam Tujuan SDGs di sektor pertambangan yang diprioritaskan. Keenamnya adalah SDG7 (Energi Bersih dan Terjangkau) dan SDG8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), disusul SDG13 (Penanganan Perubahan …
Hatta, Muhammad (2012) Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Pertambangan (Illegal Mining) Mineral dan Batu Bara di Kuta Kartanegara. Magister thesis, Universitas …
Bahwasanya apa itu denda juga mempunyai pasal hukum yang membahas dan mengaturnya. Dengan begitu, pihak yang melanggar atau ingkar dari tanggungjawabnya bisa dikenakan denda sesuai aturan hukum yang berlaku. 1. Denda Kasus Pencurian. Terkait permasalahan kasus pencurian terdapat dasar hukum yang …
Jurnal Lingkungan dan Ilmu Bumi ISSN 2224-3216 (Paper) ISSN 2225-0948 (Online) Vol.6, No.5, 2016 Batu Fragmentasi Prediksi menggunakan Model Kuz-Ram Yitro Michael Adebola * Ogbodo David Ajayi Peter Elijah.O Departemen Mineral dan Teknik Perminyakan, Fakultas Teknik, Kogi Politeknik Negeri, Lokoja, Nigeria * POBox 110, Ido …
Tambang adalah suatu kegiatan pengambilan mineral atau bahan galian dari dalam bumi. Kegiatan tambang ini dilakukan dengan cara membuka dan mengambil endapan bahan galian atau mineral dari bawah permukaan tanah. Kegiatan tambang biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan sumber daya alam yang …
Adapun dari sisi regulasi, PETI melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada pasal 158 UU tersebut, disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan …
Bahkan, netizen tersebut menyebut tambang ilegal terdapat di lebih dari 20 titik lokasi. Namun sayangnya, kondisi ini terus dibiarkan. Netizen tersebut bahkan tak segan-segan untuk mencolek akun Presiden Jokowi @jokowi dan juga menyebutkan akun Kapolri @ListyoSigitP dan juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo @ganjarpranowo.
Kesimpulan. Dari uraian diatas kita sudah memahami apa itu dust collector berikut dengan fungsi dan manfaatnya dalam suatu industri. Secara keseluruhan, dust collector memiliki peran yang sangat penting dalam industri modern sebagai garda terdepan dalam pengendalian debu dan serbuk. Melalui mekanisme penyaringan yang efisien, …
hak cipta © 2023.Aava Seluruh hak cipta.peta situs