eksploitasi pertambangan yang sebagian besar berada di hutan, dimana proses dari hulu hingga hilir membutuhkan biaya investasi yang tinggi sehingga ketiga UU tersebut bermutasi 1 Nazaruddin Lathif, "Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara" 2, no. 2 (2017) hlm. 149–66.
Hukum Pertambangan. UII press, 90. ... sebagai bagian dari rantai nilai bisnisnya. Dalam bisnis inklusif, kelompok masyarakat marginal tersebut bukan hanya dijadikan objek program CSR, melainkan ...
Abstract. Dampak lingkungan hidup dalam memberlakukan proses pertambangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang. Lingkungan hidup yang sehat merupakan suatu keharusan dalam pemenuhan hak asasi ...
Abstract. Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca …
TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH TENTANG KEGIATAN PERTAMBANGAN Eko Nuriyatman1), Trias Hernanda2) 1)Pengamat Kebijakan Hukum Ligkungan Perum Bambu Apung 2, Blok B.06, Desa Sungai Duren, Kec.Jaluko, Kab.Muaro Jambi ekonuriyatman90@gmail 2)Dosen Fakultas Hukum Universitas …
Menjelang pergantian tahun, dunia pertambangan batu bara dikejutkan oleh keputusan pemerintah yang melarang ekspor batu bara selama satu bulan, yaitu per 1 Januari hingga 31 Januari 2022. Hal ini …
(pelitaekspres) -PAPUA - Dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, menyatakan Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat. Rakyat Papua Penduduk Termiskin di Indonesia dengan SDA Terkaya di Indonesia. UU RI Nomor 4 …
penegakan hukum di sektor pertambangan Indonesia. Dalam esai ini, kita akan berbicara tentang bagaimana masyarakat dapat berperan lebih besar dalam keputusan pertambangan serta strategi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan menegakkan hukum secara lebih efektif di Indonesia. Pembahasan unik artikel ini …
Regulasi Pertambangan: Masa Kini. Selepas UUPP 1967, pemerintah terus melakukan perubahan dalam hal peraturan pertambangan. Perubahan tersebut diwujudkan …
Sepanjang tahun lalu terjadi 45 konflik tambang yang mengakibatkan 69 orang dikriminalisasi dan lebih dari 700 ribu hektar lahan rusak. Mengapa konflik dan kerusakan lingkungan terjadi di wilayah ...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan pertambangan rezim UU 11/2020 tentang Cipta Kerja membawa paradigma baru terhadap sektor hilir pertambangan. Urgensi penelitian ini adalah kebijakan lingkungan yang baru penting untuk diteliti karena dalam usaha pertambangan ... bawah laut dimana terjadi kesosongan hukum dalam sistem …
SARAN TERKAIT TATA KELOLA INDUSTRI PERTAMBANGAN 12 1 A. KONSEP WILAYAH HUKUM PERTAMBANGAN INDONESIA Wilayah Hukum Pertambangan …
Sub urusan daerah provinsi dalam pertambangan mineral dan batu bara terdiri dari : a. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 …
A. Kajian Hukum Pertambangan Emas Tanpa Izin . Didalam Ketentuan Umum dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang terdapat pada Pasal 1 terdapat beberapa pengertian yang berkenaan dengan tulisan ini, …
Adanya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berdampak adanya kerugian ekonomi masyarakat. ... Obyek studi dalam penelitian ini adalah peran advokat sebagai ...
Tindakan tersebut tentu dapat merugikan banyak pihak. Misalnya, dapat menyebabkan target produksi tidak tercapai. Atau, proses pemuatan batubara ke atas tongkang dapat tidak terlaksana dengan lancar apabila gangguan terjadi pada saat proses penjualan.
memuat HAM seperti dalam UU No. 39 T ahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di mana dalam Pasal 1 regelling tersebut menyebut bahwa HAM ialah hak . ... hukum pertambangan Ahmad Redi. Hal tersebut ...
Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pasal 1 Ayat (26) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang …
dalam hal ini tambang yang menjadi hak penguasaan negara. Terdapat hubungan timbal balik antara manusia dengan alam, dimana masyarakat hukum adat selalu ... 7 Bagir Manan, Beberapa Catatan atas Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 1999, h. 1-2.
Abstrak Kegiatan usaha pertambangan diwilayah masyarakat adat dalam beberapa dekade ini cukup menimbulkan berbagai permasalahan yang dinilai banyak merugikan kepentingan mereka, sehingga menarik ...
Ketentuan konstitusional tersebut selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang …
dengan lingkungan hidup, ada sisi positip dan negatif dari kegiatan tersebut. Dalam konsep islam lingkungan dalam pertambangan juga diatur dalam ajaran agam Islam, mengandung prinsip-prinsip, lingkungan hidup pertambangan dalam sudah diatur dalam beberapa surat antara lain: dalam Surat Al-A'raaf, Ayat 56, Ayat 85,. Surat Al –Qashash;
dunia pertambangan. Suatu contoh dari gambaran Keadilan Bermartabat tentang kejahatan dan kehadiran hukum untuk mencegah dan mengatasi kejahatan dala m bidang pertambangan dalam sistem hukum Pancasila itu antara lain dapat terlihat manifestasinya dalam rumusan ketentuan dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan …
Berdasrkan pasal 1 Undang – Undang No 11 tahun 1967 tenatng Ketentuan – Ketentaun Pokok Pertambangan menyatakan bahwa " Semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah kekayaan nasional …
Melalui siaran pers yang diterima pada Selasa (12/9/2023), Kepala Divisi Hukum dan Kebijakan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Muhammad Jamil mengatakan, kontrak karya (KK) seharusnya tidak ada lagi di Indonesia sejak tahun 2009. Hal ini didasari ketentuan Pasal 169 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang …
Dalam kaitannya dengan pertambangan, ditemukan peraturan perundang-undangan yang berasas nailed down dan prevailing law, yaitu UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan UU ...
Pengaturan Berdasarkan Hukum Pertambangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara merupakan peraturan hukum yang berlaku bagi pemegang usaha pertambangan baik pemegang IUP, IPR maupun IUPK. Dalam Undang-undang ini terdapat pengaturan hukum tentang kewajiban pemegang IUP …
Apa saja ketentuan hukum yang harus diperhatikan dalam proses akuisisi perusahaan tambang? Persetujuan Menteri ESDM Salah satu mekanisme hukum yang penting dan …
dalam membangun perekonomian negara (Supramano, 2012, p. 1). Penambangan harus dilakukan dalam dimensi pertambangan yang baik berdasarkan prosedur dan prasyarat yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pertambangan itu sendiri. Peraturan perundang-undangan inilah yang disebut …
hak cipta © 2023.Aava Seluruh hak cipta.peta situs