Sumber. JAKARTA, KOMPAS - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menerbitkan 180 surat pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ditandatangani langsung oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. IUP yang dicabut terdiri dari 112 IUP mineral dan 68 IUP batu bara.
ABSTRAKTulisan ini dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010, yang merupakan putusan mengenai uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Substansi yang krusial dalam putusan tersebut adalah telah membatalkan bunyi Pasal 52 ayat (1) …
Sahid Sudirman Residence, Unit LG/03/Off. Mon – Sat: 7:00-18:00. 0831-3639-5797. cs@pakarizin. Wilayah Izin Usaha Pertambangan WIUP Perkembangan usaha pertambangan di Indonesia akhir-akhir ini mengalami banyak peningkatan. Oleh karena itu pemerintah menerbitkan agar pelaksanaan usaha pertambangan di indonesia …
Setelah memahami apa itu WPR, Anda perlu memahami Izin Pertambangan Rakyat ("IPR") adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam WPR dengan luas wilayah dan investasi terbatas.[9] Dalam hal memperoleh IPR, pemohon harus menyampaikan permohonan kepada Menteri di bidang Pertambangan Mineral dan …
d. Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare; e. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau f. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tarnbang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lirna belas) tahun5 Keberadaan aturan tentang WPR dan IPR setidaknya telah memberikan pengakuan
Dari 243 IUP yang ada, nama Irwan Hermanto tercatat memiliki banyak IUP di Sultra. Ia memiliki 12 IUP dengan perusahaan yang berbeda. Data ESDM menunjukkan, IUP yang dimiliki Irwan kebanyakan mengolah tambang aspal di Pulau Buton. Perusahaan kedua yang paling banyak memborong IUP adalah Dharmawangsa Group.
Izin Penambangan Batuan. Sebelumnya melalui UU 4/2009, usaha pertambahangan dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). [1] Namun kemudian, melalui UU 3/2020 pemberian izin diperluas lagi salah satunya Surat Izin …
Ruruh menambahkan, setelah 10 Desember 2020, seluruh perizinan tambang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Oleh karena itu, saat ini, DPPM DIY tidak lagi …
Foto: REUTERS/Ilya Naymushin/File Photo. Jakarta -. Kementerian Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan perubahan rencana lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk mineral logam dan batubara. Perubahan rencana itu ditujukan untuk alamat situs web, jadwal pelaksanaan, dan penyampaian persyaratan lelang.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau Email: candy_hayrani@yahoo Naskah Diterima: 13/11/2018, direvisi 04/12/2018, disetujui 12/12/2018 ... CNN Indonesia, Banyak Bupati Belum Serahkan Data Izin Tambang Ke Gubernur, (30 Agustus 2016),
Jokowi Restui Pemda Beri Izin Tambang, Eits! Tapi Tak Semua.. "Transisi akan kami alihkan ke provinsi berdasarkan kesiapan provinsi, selama provinsi belum siap maka pelayanan akan kami lakukan di Kementerian ESDM," ujar Ridwan dalam konferensi pers, Senin (18/4/2022). Selain itu, Ridwan juga menegaskan bahwa pada prinsipnya, …
Baca juga: Tolak Tambang, Ratusan Warga Hadang WNA dan Staf Dinas ESDM "Makanya kewenangan pengeluaran dokumen UKL-UPL, AMDAL dan penerbitan izin lingkungan kegiatan dan usaha pertambangan mineral serta batubara di wilayah darat adalah kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota," jelas Bagus, Jumat (14/12/2018).
Bisnis, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum memiliki keputusan yang definitif ihwal perubahan status kontrak karya (KK) PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) menjadi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK setelah izin tambang wilayah operasi nikel berakhir pada 2025. Direktur Jenderal …
Menjawab pertanyaan Anda, Koordinator Hukum Ditjen Minerba Bambang Sujito dalam webinar yang sama menerangkan alur penyelesaian hak atas tanah dalam wilayah pertambangan yaitu sebagai berikut.. Pemilik hak atas tanah dan perusahaan melakukan negosiasi di mana: Perusahaan yang akan menjalankan kegiatan tambang …
1. Luas wilayah dibatasi maksimal 100.000 hektar dan maksimal 25.000 hektar untuk wilayah operasi (Pasal 83). 2. Perpanjangan kontrak paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang masing-maisng 10 tahun. Pemegang izin operasi produksi yang telah memperoleh perpanjangan 2 kali harus mengembalikan wilayah operasinya kepada …
Foto: Ilustrasi Tambang Ilegal (Mindra Purnomo/tim infografis detikcom) Jakarta -. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, pertambangan tanpa izin (Peti) atau tambang ilegal di Indonesia tersebar di 2.741 lokasi di seluruh Indonesia. Sebanyak 1.092 lokasi telah ditetapkan sebagai wilayah pertambangan …
Namun pasca izin-izin tersebut dicabut secara melawan hukum, wilayah kerja mereka dirampas oleh beberapa oknum yang mengatasnamakan BUMN. Seketika wilayah tambang yang dulu dikelola dengan baik, menjadi rusak ketika ditambang secara serampangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Liputan6, Jakarta Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebutkan saat ini teridentifikasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) sebanyak 2.741 lokasi dan WPR yang telah ditetapkan 1.092 lokasi.. Pertambangan Tanpa Izin atau tambang ilegal terjadi menahun dan tak kunjung usai di daerah. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, butuh komitmen …
Selain itu, cara daftar izin usaha pertambangan 2022 yang lainnya adalah dengan melalui 2 tahapan ini: 1. WIUP Batuan. Badan usaha perlu mengajukan permohonan pada wilayah yang bersangkutan untuk mendapatkan WIUP. Permohonan tersebut diajukan pada Menteri, Walikota atau Gubernur yang sesuai dengan …
Bukan izin tambang nikel, emas atau pun batu bara, melainkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral non logam dan batuan. Berdasarkan data dari Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dikutip CNBC Indonesia, Jumat (09/07/2021), selama tiga tahun terakhir Izin Usaha …
Batasan Luas Wilayah. Izin tambang rakyat umumnya memiliki batasan terkait luas wilayah yang dapat ditambang. Batasan ini bertujuan untuk mencegah penambangan yang berlebihan dan melindungi keberlanjutan sumber daya alam. Oleh karena itu, penting bagi pemohon untuk memahami batasan luas wilayah yang berlaku …
hak cipta © 2023.Aava Seluruh hak cipta.peta situs